Home » » Dedi Mulyadi Ingin Semua Agama Diakui Negara

Dedi Mulyadi Ingin Semua Agama Diakui Negara

Written By Shinta Joana on Kamis, 25 Desember 2014 | 18.11


Wacana pemerintah yang akan menghapus kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) menuai kontroversi. Ada yang setuju, tapi tidak sedikit juga yang mengecam rencana Menteri Dalam Negeri tersebut. Menyikapi hal ini, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi berpendapat, pemerintah tidak perlu menghapus kolom agama di dalam KTP. Namun Mulyadi meminta kepada pemerintah agar mengakui seluruh keyakinan yang ada di Indonesia.

“Mau agama atau paham apapun, saatnya mengisi kolom di KTP. Semisal saudara kita yang berkeyakinan Kejawen, Sunda Wiwitan, Dayak Benoa, dan sebagainya. Mereka berhak menjadi penduduk Indonesia. Termasuk kalau yang merasa tidak bertuhan atau ateis silakan mencantumkan keyakinannya. Silakan saja kalau berani, biar semua orang tahu,” ungkap Bupati yang kerap berdandan nyentrik tersebut.

Dedi Mulyadi mengakui bahwa untuk mewujudkan hal tersebut tidaklah mudah dan mustahil dilakukan dalam waktu dekat. Sebab perlu adanya perubahan Undang-Undang yang mengatur tentang kebebasan beragama di Indonesia, yang di dalamnya mengakui seluruh paham dan keyakinan yang ada di seluruh Persada Bumi Nusantara. Salah satunya, harus ada pihak yang berani mencabut TAP MPR-nya.

“Saatnya kita bermimpi tak ada lagi penghancuran tempat ibadah, atau pengusiran sebuah golongan karena dianggap mencemari atau mencederai sebuah keyakinan agama, karena kita sudah memahami paham dan rujukan kita masing-masing,” harapnya. Dedi Mulyadi juga mengungkapkan bahwa tidak ada salahnya jika masyarakat jujur dalam mengakui keyakinan atau kepercayaannya di kolom KTP. Sehingga tidak terjadi perdebatan yang terus menerus karena ingin menciptakan satu paham agar diterima oleh semua

Berbicara tentang kolom agama di dalam KTP, menurut Dedi, harus juga berbicara pada dua hal. Apakah kolom agama sebuah keyakinan individu yang ada dalam setiap hati dan pikiran manusia, atau sekedar paham keagamaan yang bersifat administrasi organisasi. “Kalau kata saya, yang namanya keyakinan itu enggak bisa dibaca dengan bahasa tulisan dan tidak bisa diidentitaskan, sebab adanya di dalam hati dan pikiran. Yang hafalnya pun tentu yang menguasai hati dan pikiran, bukan petugas Dinas Kependudukan,” pungkasnya.

0 komentar:

Poskan Komentar